1) Membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya.
2) Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

1) Melaksanakan reformasi pengelolaan sumber daya alam dan industri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam mulai dari mineral, batu bara, minyak, gas, kehutanan hingga kelautan, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2) Membangun dan mengembangkan industri nasional: (i) transportasi darat (kereta api, mobil, dan sepeda motor, (ii) transportasi laut (angkutan kapal laut dan angkutan sungai serta penyeberangan), (iii) transportasi udara (pesawat terbang), (iv) alat berat dan alat mesin pertanian.
3) Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan perbankan/keuangan syariah dan industri kreatif muslimah dunia; serta membangun Kampoeng Kreatifitas bagi pelaku industri kreatif di berbagai kota/Kabupaten yang potensial.

Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja.

Meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industri pengolahan yang padat karya (tekstil, sepatu & alas kaki, elektronik, dan lainnya) dan pembukaan lahan pertanian baru.

1) Membangun pasar tradisional sebanyak 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
2) Implementasi dan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten untuk mendorong daya saing produk nasional dalam rangka penguasaan pasar domestik dan penetrasi pasar internasional serta melindungi pasar domestik dari barang-barang berstandar rendah.

Mengalokasikan dana APBN yang disiapkan sebesar Rp. 385 triliun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan, yang nantinya digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (Delapan) Program Desa, salah satunya untuk pendidikan dan wirausaha muda desa.

Menjalankan program-program investasi pembangunan pedesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

1) Mencetak 2 juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang-sari yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang, dengan berbagai pola pengusahaan seperti perusahaan BUMN-rakyat maupun patungan BUMN-swasta.
2) Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedele dan tebu yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.

1) Mengembangan kemandirian pangan dan sektor pertanian berarti membantu mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan pendapatan.
2) Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi, serta pasar dan kelembagaan yang merata (rehabilitasi jaringan irigasi rusak di 3 Juta hektar sawah dan 25 bendungan hingga tahun 2019).
3) Menyusun kebijakan pengendalian atas import pangan melalui pemberantasan mafia impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelempok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional. Pengembangan eksport pertanian berbasis pengolahan dalam negeri.

1) Mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, melalui antara lain pemberian insentif fiskal dan atau pembiayaan kepada BUMN dan patungan BUMN-swasta.
2) Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
3) Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan.
4) Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau konsumen, melalui sinergi kebijakan harga dan stok.
5) Membangun pabrik pupuk area dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Membangun sejumlah science dan techno park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja.

Membangun balai latihan kerja sampai tingkat Kecamatan untuk pemenuhan lapangan kerja sesuai dengan jalan dan arah kebijakan yang memperkuat industri nasional).

Membangun Balai Latihan Kerja.

1) Pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi.
2) Prioritas akses modal bagi UMKM, revitalisasi pasar tradisional dan pendampingan ekonomi.

1) Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.
2) Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil dan menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.
3) Melindungi, memodernisasi, merevitalisasi dan mengkonsolidasikan belanja negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan pasar tradisional.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

1) Menjamin kemerdekaan dan kebebasan bergerak pada organisasi buruh dan pekerja. Pemerintah harus menjauhkan segala sikap dan tindakan yang dapat diartikan membatasi hak-hak azasi dari gerakan buruh/pekerja.
2) Wajib mengikhtiarkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan membangun sistem perundingan yang berkeadilan, sampai membangun sistem peradilan yang mampu meningkatkan kualitas hubungan industrial.

Meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan jalan memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara pekerja, dunia usaha dan pemerintah.

1) Membangun kapasitas untuk melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
2) Menghapus semua praktek diskriminatif terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan.
3) Menyediakan layanan publik bagi buruh/pekerja migran yang mudah, murah dan aman sejak rekruitmen, selama di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia.
4) Menyediakan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi buruh/pekerja migran yang berhadapan dengan masalah hukum.
5) Melakukan revisi terhadap UU 39/2004 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan menekankan pada aspek perlindungan.

Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW).

Menginisiasi pembuatan peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Melakukan pemberantasan tindakan kriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

1) Tidak boleh menjalankan politik upah murah.
2) Wajib membantu usaha kaum buruh dan pekerja dalam menaikkan derajat upah yang berkeadilan.
3) Menjamin tersedianya kebutuhan pokok yang terjangkau. Kenaikan upah buruh/pekerja setiap tahun tidak ada artinya tanpa adanya kepastian harga kebutuhan pokok yang terjangkau bagi buruh/pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, adalah hal yang wajib pula masuk dalam setiap tuntutan kaum buruh/pekerja untuk mendesak diturunkannya harga kebutuhan pokok rakyat.

Hanya menulis bahwa akan melindungi dan memperjuangkan hak buruh, tidak spesifik mengenai Upah Minimum.

Menjamin dijalankannya jaminan sosial yang tidak komersial dan tidak diskriminatif bagi seluruh rakyat. Dua jaminan sosial yang menjadi prioritas : a. Jaminan kesehatan yang memiliki sistem rujukan yang terartur dari tingkat komunitas sampai nasional. Jaminan kesehatan ini tidak boleh bersifat kedaerahan. Dan juga memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak pasien, namun sekaligus harus memberikan kepastian kerja layak dan kesejahteraan bagi para tenaga kesehatan. b. Jaminan pensiun, wajib dijalankan pada bulan Juli 2015. Pemerintah wajib segera menuntaskan semua aturan turunan dan mempersiapkan lembaga penyelenggara yang profesional, transparan, dan akuntable, karena menyangkut dana amanah yang dititipkan oleh peserta.

Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.

1) Memberikan jaminan terhadap jam kerja yang manusiawi dan pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja.
2) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat".

Menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin melalui percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

Menginisiasi pembuatan peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Menggalakkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual guna melindungi industri kreatif nasional.

Menghapuskan sistem kerja kontrak & outsourcing yang merupakan praktek perbudakan modern.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.

Menjalankan program-program investasi pembangunan pedesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Menjamin tersedianya perumahan dan transportasi yang berkualitas, aman dan nyaman bagi buruh/pekerja dan keluarganya, dengan dana dari kas negara dan CSR dari perusahaan-perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri.

Mempercepat penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum punya rumah melalui : (i) negara harus memiliki stok tanah untuk rumah rakyat, (ii) pengembangan apartemen/rumah sususn oleh swasta dan BUMN untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan. (iii). Pembangunan 2.000 tower rmah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah, kapasitas 500 unit per tower. (iv), Pembangunan apartemen bagi kelas menengah oleh swasta dan atau BUMN. Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5% per tahun.

1) Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakkan hukum, khususnya terkait perempuan, anak dan kelompok termarjinalkan.
2) Melakukan pemberantasan tindakan kriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja dan objek transaksi dalam masalah perdagangan manusia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

1) Memberikan perlindungan yang efektif kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya.
2) Meningkatkan status Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menuju Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Memperjuangkan pemenuhan kuota perempuan 30% tidak sekedar angka tetapi juga mendorong agar semua partai politik memiliki dan menyiapkan kader politik perempuan yang mumpuni melalui perekrutan, pendidikan politik, kaderisasi dan memberikan akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya.

Menempatkan 30% perempuan dalam posisi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

1) Berkomitmen agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak.
2) Menjamin kepastian hukum akan hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat.

Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah bagi rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan.

1) Mengefektifkan pelaksanaan semua UU untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif.
2) Membahas dan mengesahkan RUU kekerasan seksual.

Memberikan perlindungan yang efektif kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya dari tindakan kekerasan dan kejahatan termasuk kejahatan seksual.

Tidak membahas secara khusus mengenai upah setara untuk pekerjaan yang setara, akan tetapi membahas mengenai kesetaraan gender.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Memperkuat peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menempatkan 30% perempuan dalam posisi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

1) Menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan.
2) Mengalokasikan anggaran negara sekurang-kurangnya 5% dari anggaran negara untuk penurunan angka kematian bayi.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Memperjuangkan pemenuhan kuota perempuan 30% tidak sekedar angka tetapi juga mendorong agar semua partai politik memiliki dan menyiapkan kader politik perempuan.

Menempatkan 30% perempuan dalam posisi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Pemberian beasiswa sebagai hak warga negara bagi siswa/i didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan dari D3, S1, sampai S3 baik di dalam maupun di luar negeri.

Memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan oleh negara.

Membangun sejumlah science dan techno park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja.

1) Peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15% per tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda.
2) Prioritas akses modal bagi UMKM, revitalisasi pasar tradisional dan pendampingan ekonomi untuk menumbuhkan industriawan muda.

Mengalokasikan dana APBN yang disiapkan sebesar Rp. 385 triliun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan, yang nantinya digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (Delapan) Program Desa, salah satunya untuk pendidikan dan wirausaha muda desa.

1) Mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika, terutama pada sumber-sumber, pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun internasional.
2) Mendukung upaya program percepatan misi Indonesia bebas narkoba dengan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum harus dilakukan secara terus menerus, dan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pengetahuan siswa sejak SD sampai mahasiswa.
3) Menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba dan psikotropika.

Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan hukuman berat bagi pelakunya.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Tidak disebutkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

1) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar".
2) Melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasikan sebagai area dimana tingkat dan pelayanan pendidikan rendah atau buruk.

Melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan atau boros.

Penerbitan UU wajib belahar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta.

Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin.

1) Peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5%-6% pada 2019.
2) Penyediaan dan pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai sehingga para peserta didik dan guru di seluruh wilayah dapat menjangkau sekolah secara fisik dengan aman.

Mengembangkan fasilitasi dan keadilan penyelenggaraan pendidikan melalui program menyediakan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan oleh negara, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi, serta membangun jaringan internet gratis.

Tidak disebutkan berapa banyak alokasi APBN yang diperkirakan untuk sektor pendidikan.

Memperbaiki secara masif kualitas dari fasilitas pendidikan di seluruh SD, SMP dan SMA serta pesantren/sekolah agama sederajat, melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp. 150 juta per sekolah; dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun swasta, dengan alokasi dana APBN Rp. 20 triliun selama 2015-2019.

Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansinya harus berisi tentang budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik (bagian dari revolusi mental). Untuk pendidikan tinggi, 60% politeknik dan 40% sains.

Tidak disebutkan secara spesifik dalam Visi, Misi dan Program Kerja.

Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti : pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memajukan karsa dan karya bangsa yang memiliki daya saing tinggi, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung kearifan lokal; dan mewajibkan kembali kurikulum matematika dan bahasa Inggris untuk sekolah dasar serta pendidikan anti korupsi.

1) Membuat kebijakan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas akan dilakukan secara merata.
2) Memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadai, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir.

Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh. Menjadikan guru sebagai profesi terhormat, sejahtera dan bertanggung jawab, antara lain melalui: (a) pengiriman tunjangan profesi guru bersertifikat langsung ke rekening guru yang bersangkutan, (b) merekrut 800 ribu guru selama 5 tahun. (c) menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp. 4 juta per bulan.

Menjamin memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas (jaminan pendidikan bagi buruh dan keluarganya, memberikan solusi atas tingginya angka putus sekolah dengan menciptakan program kejar Paket C Kejuruan.

Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja.